Hai Kalteng

Wakil Ketua DPRD Barsel dan anggota DPRD

Hai Kalteng - Buntok - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Ideham, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan reses, pihaknya turut menyampaikan informasi mengenai adanya pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Selain menyerap aspirasi, kita juga menyampaikan informasi mengenai adanya pemangkasan anggaran APBD 2026 pada saat reses ke daerah pemilihan,” kata Ideham di Buntok, Senin (3/11/2025).

(Baca Juga : Komisi III DPRD Barsel Dukung Langkah Pemkab Renovasi Pasar SAIK Buntok)

Menurutnya, penyampaian informasi tersebut penting agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang akan dihadapi pada tahun anggaran mendatang.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pemangkasan dana transfer dari pusat untuk Kabupaten Barito Selatan mencapai Rp600 miliar,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Ideham, masyarakat perlu memahami bahwa realisasi terhadap berbagai usulan hasil reses kemungkinan akan terbatas.

“Kami tidak ingin masyarakat berharap terlalu besar terhadap usulan pembangunan yang disampaikan saat reses, mengingat kemampuan keuangan daerah sedang mengalami penurunan cukup signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Barsel, Raden Sudarto, juga menegaskan bahwa informasi mengenai pemangkasan anggaran ini menjadi poin utama yang disampaikan saat kegiatan reses di daerah pemilihan.

“Kabupaten Barito Selatan termasuk salah satu daerah yang mengalami pemangkasan efisiensi anggaran dalam jumlah besar,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa pada tahun 2026 mendatang kemungkinan tidak banyak kegiatan pembangunan fisik yang dapat direalisasikan.

“Namun demikian, pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Meski kondisi anggaran terbatas, DPRD Barsel tetap melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Berbagai usulan terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sektor pelayanan lainnya tetap akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

“Kita tetap mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat, walaupun realisasinya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” tutup Raden Sudarto.