Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan para pemegang Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya kepada awak media usai kegiatan penutupan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, Jumat (17/7/2026), di Palangka Raya.

Menurut Muhammad Reza Prabowo, arahan tersebut merupakan komitmen langsung dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang menginginkan agar tidak ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya. "Sebelum operasi saya juga menyampaikan pesan-pesan bahwa Pak Gubernur menginginkan intinya jangan sampai pemilik Kartu Huma Betang Sejahtera tidak bisa kuliah. Karena orang yang memiliki kartu itu sudah diverifikasi dan divalidasi. Mereka memang betul-betul tidak mampu. Pak Gubernur tidak ingin anak-anak kita yang memiliki Kartu Huma Betang Sejahtera itu tidak bisa sekolah dan tidak bisa kuliah," ujar Muhammad Reza Prabowo.

(Baca Juga : Asisten Ekbang Sri Widanarni Buka Uji Publik Terhadap Draft Naskah Akademik Raperda Provinsi Kalteng)

Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berfokus menyelesaikan tanggungan mahasiswa penerima program bantuan pendidikan yang telah berjalan sebelumnya. Dari sekitar 3.060 penerima, jumlah tersebut kini tersisa sekitar 2.500 lebih mahasiswa setelah sebagian telah lulus maupun tidak lagi memenuhi ketentuan program. "Tugas kita tahun ini adalah menyelesaikan tanggungan pemerintah provinsi yang sebelumnya sekitar 3.060 penerima. Setelah dikurangi yang lulus, berhenti, dan sebagainya, tersisa sekitar 2.500 lebih yang menjadi tanggungan kita. Semua itu akan diselesaikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Muhammad Reza Prabowo mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, menurutnya, hal tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk tetap memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kalau kemampuan keuangan daerah mampu, Gubernur Kalteng punya keinginan yang sangat besar. Bahkan kalau bisa, penerimanya lebih banyak lagi. Tetapi kondisi kemampuan daerah kita sekarang tidak seperti dulu karena adanya efisiensi, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," katanya.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah akan menerapkan skala prioritas agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Seluruh penerima akan dipastikan melalui proses verifikasi dan validasi sehingga program berjalan tepat sasaran. "Mau tidak mau kita harus bersabar, tetapi skala prioritas tetap harus dilakukan. Yang memang betul-betul tidak mampu harus bisa kuliah. Jangan sampai mereka tidak bisa kuliah," tegas Muhammad Reza Prabowo. Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan visi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan tinggi menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak generasi muda yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semakin banyak generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terkendala persoalan ekonomi , sehingga cita-cita mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju dan berdaya saing dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Sumber : Diskominfo Kalteng)