Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering. (IST)

Hai Kalteng - Palangka Raya - Persoalan pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat, lembaga legislatif, serta dunia usaha diperlukan agar berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering mengatakan, pembangunan merupakan proses bersama yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah memang memiliki kewenangan dalam menyusun dan menjalankan program, namun keberhasilannya tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

(Baca Juga : Dorong Regenerasi untuk Perkuat Perjuangan Aspirasi Rakyat)

Menurut Freddy, masyarakat seharusnya tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima hasil pembangunan. Aspirasi dan pengalaman warga di lapangan juga penting menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan daerah.

Ia menilai, masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih nyata. Dengan komunikasi yang berjalan baik, program pembangunan diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Selain keterlibatan masyarakat, peran sektor swasta juga dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut dapat memperluas dukungan terhadap berbagai program yang menjadi prioritas, sehingga beban pembangunan tidak seluruhnya bertumpu pada pemerintah.

Freddy juga mengingatkan bahwa sinergi antarpihak perlu disertai dengan perencanaan anggaran yang matang. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Ia berharap seluruh unsur pembangunan dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Dengan kerja bersama dan komunikasi yang terjaga, pembangunan Kalteng diharapkan mampu berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.