Hai Kalteng

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono

Hai Kalteng - Palangka Raya - Menurunnya kapasitas fiskal daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) harus lebih berhati-hati menyusun belanja. Kondisi ini dinilai perlu dijawab dengan penataan program, bukan sekadar memangkas kegiatan secara merata.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan efisiensi tidak mengganggu agenda pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

(Baca Juga : Kondisi Kesehatan Siswa Ikut Menentukan Kualitas Belajar)

Ia menyebut pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pengendalian inflasi sebagai sejumlah bidang yang tetap membutuhkan perhatian. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan pembangunan daerah.

“Ketika kemampuan anggaran berkurang, pemerintah memang harus berhemat. Tetapi program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap harus dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya tidak tersendat,” ujar Sudarsono, Selasa (4/8).

Menurut dia, tekanan terhadap pendapatan daerah dan transfer dari pusat seharusnya mendorong organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan. Program yang kurang mendesak dapat ditata kembali, sementara kegiatan yang berdampak langsung perlu dipertahankan.

Sudarsono juga menilai setiap penggunaan anggaran harus memiliki ukuran manfaat yang jelas. Dengan demikian, efisiensi dapat menghasilkan belanja yang lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan pemerintah.

Ia berharap jajaran perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk menurunkan standar pelayanan. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mencari pola kerja yang lebih hemat, efektif, dan mampu menghasilkan manfaat lebih besar.

“Situasi seperti ini justru harus mendorong kita bekerja lebih kreatif. Dengan dana yang terbatas, hasil yang diberikan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” tuturnya.