Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yeni Maria Marselina

Hai Kalteng - Palangka Raya - Besarnya anggaran daerah tidak akan berarti banyak jika tidak berujung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng meminta penyusunan APBD 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki hasil jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara Yeni Maria Marselina dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Selasa (15/9). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng itu beragenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027.

(Baca Juga : Pendidikan Jadi Kunci Buka Peluang Masa Depan)

Fraksi PDIP menilai setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD perlu disertai indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya serapan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam APBD 2027 antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, hingga upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah daerah memberikan ruang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Program pembangunan dinilai perlu diarahkan agar turut memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pandangan tersebut menjadi salah satu masukan DPRD Kalteng kepada pemerintah daerah dalam melanjutkan pembahasan RAPBD 2027. Seluruh masukan fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Fraksi PDIP berharap proses penyusunan APBD tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang benar-benar dihadapi masyarakat Kalteng.