Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Kasri Yani

Hai Kalteng - Palangka Raya - Struktur keuangan daerah menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Salah satu yang disorot adalah penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebagai sumber pembiayaan defisit.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Kasri Yani dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Selasa (15/9).

(Baca Juga : Atasi Pendangkalan Sungai, Dewan Dorong Pengerukan DAS)

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat mencermati komposisi RAPBD 2027, khususnya mengenai proyeksi pendapatan, belanja daerah dan besaran defisit yang direncanakan.

Fraksi tersebut mengingatkan agar penggunaan SILPA untuk menutup defisit tidak berlangsung sebagai pola yang terus berulang. Pembiayaan daerah dinilai perlu dikelola secara sehat dan disusun berdasarkan perencanaan keuangan yang matang.

Pada sisi pendapatan, Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih optimal. Berbagai sektor ekonomi yang memiliki potensi penerimaan dinilai perlu diperhatikan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Peningkatan PAD diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan dan kondisi perekonomian daerah.

Masukan Fraksi Demokrat tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan tujuh fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027.

Selanjutnya, pandangan fraksi akan menjadi bahan bagi DPRD dan Pemprov Kalteng dalam melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum APBD 2027 ditetapkan.