Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir

Hai Kalteng - Palangka Raya - Perubahan anggaran daerah dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah. Tidak hanya mengejar pertumbuhan, alokasi anggaran juga perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah mendapat perhatian yang seimbang.

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalimantan Tengah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

(Baca Juga : PKB Tekankan Efisiensi Belanja dan Keberlanjutan Pelayanan Dasar)

Pandangan fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.

Juru Bicara Fraksi PDIP Ferry Khaidir menyoroti pentingnya memastikan perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka dalam struktur APBD. Menurut pandangan fraksinya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pendidikan. Ketiga bidang tersebut dinilai memiliki kaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Fraksi PDIP memandang pembangunan infrastruktur perlu terus didorong agar konektivitas antarwilayah semakin baik. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan juga harus tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran daerah.

Pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan perubahan APBD 2026 yang selanjutnya akan diproses melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme DPRD.

Secara keseluruhan, Fraksi PDIP bersama lima fraksi lainnya menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.