Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini. (IST)

Hai Kalteng - Palangka Raya - Perubahan APBD Kalimantan Tengah tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian postur anggaran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memastikan setiap belanja memiliki manfaat yang jelas. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng menekankan hal tersebut dalam pandangan umumnya.

Pandangan Fraksi PKB disampaikan Juru Bicara Pipit Setyorini dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).

(Baca Juga : Gerindra Minta Ruang Fiskal Kalteng Dikelola Cermat)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dengan agenda penyampaian pandangan umum enam fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap efisiensi sekaligus kualitas belanja daerah. Penyesuaian anggaran diharapkan tetap menjaga kualitas program sehingga belanja yang dikeluarkan pemerintah benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan.

Selain itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah juga dinilai perlu diperkuat sebagai salah satu bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.

Pada sisi belanja, keberlanjutan pelayanan dasar menjadi perhatian penting. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebut sebagai sektor yang perlu tetap mendapatkan dukungan anggaran dalam perubahan APBD.

Fraksi PKB berpandangan bahwa efisiensi tidak seharusnya mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, penataan anggaran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat program.

Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan, Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.