Hai Kalteng

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari

Hai Kalteng - Palangka Raya - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan lebih luas. Perusahaan besar swasta (PBS) yang memiliki peralatan dan sumber daya memadai didorong ikut turun membantu pemadaman, termasuk ketika kebakaran terjadi di luar kawasan operasionalnya.

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan keterlibatan PBS dapat menjadi tambahan kekuatan di lapangan. Sejumlah perusahaan dinilai memiliki fasilitas yang cukup untuk membantu penanganan kebakaran, seperti mobil tangki, mesin pompa, selang dan peralatan pendukung lainnya.

(Baca Juga : Sekolah Rakyat Dinilai Buka Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu)

Menurutnya, tanggung jawab perusahaan memang melekat pada upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah operasional masing-masing. Namun, dalam situasi ketika kebakaran terjadi di berbagai lokasi, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar juga diperlukan.

“Perusahaan memang punya kewajiban menjaga wilayahnya. Tetapi ketika ada kebakaran di luar areal perusahaan dan masyarakat membutuhkan bantuan, saya kira fasilitas yang dimiliki bisa ikut dimanfaatkan,” ujar Ansyairi, Selasa (8/9).

Ia menilai penanganan karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah dan petugas pemadam. Semakin banyak pihak yang memiliki kemampuan ikut bergerak, semakin besar pula dukungan yang tersedia untuk menghadapi kebakaran di lapangan.

Ansyairi juga mengusulkan agar kontribusi PBS tidak berhenti pada pemadaman. Perusahaan yang memiliki armada pengangkut air dapat membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap maupun kondisi karhutla.

Menurut dia, kebutuhan air bersih perlu menjadi bagian dari perhatian selama bencana asap berlangsung. Untuk itu, koordinasi pemerintah daerah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mendistribusikan air ke masyarakat perlu diperkuat.

“Kalau perusahaan mempunyai kendaraan tangki atau water truck, armada tersebut bisa ikut digerakkan untuk membantu distribusi air. Bantuan seperti ini akan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Di tengah upaya memperluas dukungan, Ansyairi tetap meminta aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran karhutla yang memiliki bukti. Menurutnya, bantuan dalam penanganan kebakaran dan proses penegakan hukum merupakan dua hal yang tetap harus berjalan.

“Kalau ditemukan dugaan pelanggaran dan memang didukung bukti yang jelas, silakan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Kalau kemudian terbukti, tentu penyelesaiannya mengikuti ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh sumber daya yang tersedia di Kalteng perlu dioptimalkan selama penanganan karhutla berlangsung. Pemerintah, masyarakat, perusahaan dan unsur terkait lainnya diharapkan dapat saling mendukung agar kebakaran tidak semakin meluas.

“Sekarang yang paling penting adalah bagaimana semua pihak mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing. Fasilitas yang tersedia jangan sampai hanya digunakan untuk kepentingan internal ketika masyarakat di sekitar juga membutuhkan bantuan,” pungkasnya.