Hai Kalteng

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph

Hai Kalteng - Palangka Raya - Antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Murung Raya kembali menyoroti persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasokan yang cepat habis dinilai tidak hanya disebabkan keterbatasan distribusi, tetapi juga adanya pembelian dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali secara eceran.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, mengatakan kondisi tersebut perlu dilihat dari sisi kuota hingga pola pembelian masyarakat. Sebab, keluhan terkait ketersediaan BBM lebih banyak terjadi pada jenis yang mendapat subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

(Baca Juga : Ketertiban Lingkungan Dimulai dari Kepedulian Warga)

Menurutnya, stok BBM nonsubsidi cenderung masih tersedia karena mekanisme kuotanya berbeda. Sementara BBM subsidi memiliki batas penyaluran sehingga ketika permintaan meningkat, stok di SPBU lebih cepat terserap.

“Kalau bicara kurangnya BBM, harus dibedakan antara subsidi dan nonsubsidi. Untuk BBM subsidi memang kuotanya terbatas, sehingga ketika kebutuhan meningkat, stoknya lebih cepat habis,” ujar Yetro saat ditemui di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Senin (7/9).

Ia menilai persoalan semakin kompleks ketika BBM yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat justru dibeli untuk kepentingan usaha pengecer. Pembelian berulang seperti itu membuat masyarakat lain harus menghadapi antrean lebih panjang dan berkurangnya stok di SPBU.

“Yang perlu diperhatikan adalah pembelian yang bukan untuk kebutuhan sendiri. Kalau BBM dibeli berulang untuk dilansir kemudian dijual lagi, tentu kuota yang tersedia akan lebih cepat terserap,” katanya.

Yetro juga menyinggung munculnya pengecer BBM sebagai salah satu dampak dari panjangnya antrean di SPBU. Sebagian masyarakat, kata dia, memilih membeli dari pengecer karena lebih praktis meskipun harus membayar dengan harga yang lebih tinggi.

“Banyak orang akhirnya memilih membeli di pengecer karena tidak mau menunggu lama di SPBU. Konsekuensinya, harga yang dibayar tentu tidak lagi sama dengan harga BBM subsidi di SPBU,” jelasnya.

Menurut Yetro, kondisi tersebut membentuk mata rantai yang membuat BBM subsidi semakin cepat habis. Masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari harus bersaing dengan pembelian yang dilakukan untuk dijual kembali.

Karena itu, ia berharap pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi diperkuat. Distribusi juga perlu diarahkan agar kuota yang tersedia benar-benar dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya.

“Harapannya penyaluran bisa lebih tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM karena stok lebih dulu terserap untuk kegiatan pengecer,” pungkasnya.