DPRD Kalteng

Infrastruktur Lingkungan Masih Jadi Keluhan Warga Dapil I

yd
Infrastruktur Lingkungan Masih Jadi Keluhan Warga Dapil I
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah

Hai Kalteng - Palangka Raya - Persoalan yang ditemui warga dalam keseharian masih banyak berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Mulai dari jalan yang membutuhkan perbaikan, saluran drainase yang belum optimal, hingga penerangan jalan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Aspirasi tersebut dihimpun Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas beberapa waktu lalu.

(Baca Juga : Suasana Kondusif Jadi Modal Pembangunan Kalteng)

Siti mengatakan, kebutuhan terhadap infrastruktur lingkungan masih cukup besar karena fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas warga sehari-hari.

“Sebagian besar masyarakat masih berharap adanya peningkatan infrastruktur lingkungan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari mereka,” katanya, Rabu (17/6).

Menurut dia, perbaikan jalan lingkungan dan pembenahan drainase menjadi dua persoalan yang cukup sering disampaikan masyarakat. Sejumlah warga berharap ruas jalan yang kondisinya kurang baik dapat diperbaiki, sementara saluran drainase perlu ditangani agar mampu mengalirkan air dengan baik ketika hujan turun.

Persoalan genangan juga menjadi perhatian warga. Drainase yang tidak berfungsi maksimal dinilai dapat memicu munculnya genangan di kawasan permukiman, sehingga penanganannya perlu menjadi bagian dari pembenahan infrastruktur lingkungan.

Tidak hanya itu, warga juga menyampaikan kebutuhan terhadap penerangan jalan umum. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang kenyamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah pada malam hari.

Siti menilai berbagai masukan tersebut menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap pembangunan pada tingkat lingkungan. Infrastruktur yang terlihat sederhana, menurutnya, justru memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan fisik, aspirasi yang diterima DPRD juga mencakup kebutuhan di bidang lain. Di antaranya dukungan bagi pelaku usaha kecil, bantuan sosial, layanan kesehatan, beasiswa pendidikan serta sarana dan prasarana keagamaan.

Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan DPRD dalam mendorong program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya tetap akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat yang paling mendesak bisa mendapatkan perhatian dan solusi secara bertahap,” ujarnya.