Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph

Hai Kalteng - Palangka Raya - Potensi ekonomi di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah belum akan berkembang maksimal apabila akses menuju sentra-sentra masyarakat masih terbatas. Kondisi tersebut membuat pembangunan jalan, jembatan, listrik, hingga jaringan telekomunikasi di kawasan pelosok perlu mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, mengatakan pemerataan infrastruktur tidak semata berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang terhubung dengan baik juga menentukan kelancaran distribusi barang, akses terhadap pelayanan dasar, serta kemampuan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi.

(Baca Juga : Nelayan Katingan Kuala Masih Andalkan Alat Tangkap Sederhana)

Menurut dia, masih terdapat wilayah perdesaan dan pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses. Persoalan tersebut perlu ditangani secara bertahap dengan melihat kebutuhan masing-masing daerah, sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

“Kalau akses jalan dan jembatan semakin baik, masyarakat akan lebih mudah bergerak dan membawa hasil usaha mereka keluar dari desa. Dampaknya bukan hanya pada transportasi, tetapi juga terhadap biaya distribusi dan aktivitas ekonomi,” ujarnya, Rabu (17/6).

Yetro menilai, pembangunan infrastruktur dasar juga memiliki kaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Akses yang sulit dapat menjadi kendala ketika warga harus menuju sekolah, fasilitas kesehatan maupun pusat pelayanan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng didorong memberikan perhatian terhadap kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Pemetaan kebutuhan dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat maju di pusat kota, sementara masyarakat di wilayah yang jauh masih kesulitan mendapatkan akses dasar. Pemerataan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut penguatan infrastruktur di daerah pelosok juga dapat membuka ruang bagi tumbuhnya usaha masyarakat. Ketika akses transportasi dan komunikasi tersedia, hasil pertanian, perkebunan maupun produk usaha lainnya akan lebih mudah dipasarkan.

Menurut Yetro, kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperluas perputaran ekonomi di tingkat desa dan memperkuat hubungan antara wilayah produksi dengan pasar.

Namun, percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah tetap menjadi penggerak utama, tetapi keterlibatan dunia usaha dan masyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif sekaligus terjaga keberlanjutannya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya mengejar jumlah proyek, tetapi mempertimbangkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Aspirasi warga, khususnya dari wilayah yang masih tertinggal dalam hal akses, harus menjadi salah satu dasar penentuan prioritas.

“Yang paling penting bukan sekadar membangun, tetapi memastikan infrastruktur yang dibangun memang dibutuhkan dan memberikan manfaat langsung. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan tersebut,” tegasnya.

Yetro berharap peningkatan konektivitas antardaerah dapat dilakukan secara konsisten. Dengan akses yang semakin terbuka, masyarakat di pedalaman dan perdesaan diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi wilayah sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kalteng.

“Kalau akses sudah terbuka dan infrastrukturnya memadai, potensi yang ada di desa bisa berkembang. Dari sana, ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” tandasnya.