Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Endang Susilawatie

Hai Kalteng - Palangka Raya - Ruang fiskal pemerintah daerah menjadi perhatian Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalimantan Tengah dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Keterbatasan ruang anggaran dinilai membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan belanja yang harus didahulukan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra Endang Susilawatie dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).

(Baca Juga : PBS Didorong Turun Tangan Tangani Karhutla di Luar Konsesi)

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong itu memiliki agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra meminta pengelolaan ruang fiskal dilakukan secara cermat. Setiap belanja yang masuk dalam perubahan APBD perlu diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta tingkat kebutuhan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program yang memberikan dampak secara langsung. Dengan demikian, perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian administratif terhadap struktur anggaran, tetapi mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan belanja secara selektif juga dinilai penting agar sumber daya keuangan daerah dapat digunakan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung prioritas pembangunan Kalteng.

Pandangan Fraksi Gerindra tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal terhadap perubahan APBD 2026. Seluruh fraksi DPRD Kalteng pada akhirnya menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.